DAILYSINTANG.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tetap menjadi prioritas di tengah pembahasan APBD Perubahan 2026.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan dukungan anggaran disiapkan agar upaya penanganan Karhutla dapat terus berjalan, sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap terlaksana.
Penegasan tersebut disampaikan Norsan saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).
Menurut Norsan, Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha, serta elemen masyarakat dan relawan terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing. Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujar Norsan.
BTT Digeser untuk Penanggulangan Bencana
Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp5.450.221.283.795 menjadi Rp5.763.262.023.054. Belanja daerah meningkat dari Rp5.700.221.283.795 menjadi Rp6.210.744.018.051,63.
Sementara penerimaan pembiayaan naik dari Rp300 miliar menjadi Rp497.481.994.997,63. Penerimaan tersebut bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI.
Sehari setelah penyampaian nota penjelasan, Norsan kembali menegaskan perhatian pemerintah terhadap Karhutla. Saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026), ia menyebut titik api masih ditemukan terutama di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
“Upaya-upaya kita tetap terus ya, memadamkan api yang masih. Sekarang yang masih banyak api itu di Ketapang. Sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api, kemudian juga di Kubu Raya nih masih,” kata Norsan.
Untuk mempercepat penanganan, Pemprov Kalbar memperkuat kolaborasi dengan TNI dan Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga masyarakat umum.
“Jadi tetap upaya kita terus berkolaborasi dengan TNI Polri, kemudian juga Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan juga termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut membantu juga ya, dan juga masyarakat umum yang ikut membantu, artinya ormas dan lain sebagainya,” jelasnya.
Norsan memastikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) telah digeser untuk mendukung penanganan bencana.
“Kita sudah, dari dana BTT itu kita geser dulu ya untuk penangguhan kegiatan ini. Jadi walaupun belum ketok palu perubahan, mungkin dalam waktu dekat ketok palu, namun insyaallah kita sudah bisa gunakan dana ini. Kita prioritaskan khusus penanggulangan bencana,” tegasnya.
Dengan dukungan tersebut, penanganan Karhutla tetap berjalan sembari proses pembahasan dan penetapan APBD Perubahan 2026 bersama DPRD Kalbar.
Pemprov Kalbar terus memperkuat sinergi lintas sektor agar titik api yang masih tersisa dapat segera ditangani dan dampak Karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
