DAILYSINTANG.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tidak ada yang meragukan bahwa pemenuhan gizi anak adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, program ini patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
Namun, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, melainkan juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di akar rumput.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah dasar dan PAUD, terutama di daerah pedalaman dan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang belum sepenuhnya menikmati program ini. Salah satu contoh dapat ditemukan di Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Di daerah seperti ini, kebutuhan akan program MBG justru sangat besar karena banyak keluarga yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi.
Pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur adalah: apakah keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah benar-benar memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal? Pemerintah sendiri menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM setempat. Bahkan beberapa evaluasi menemukan masih ada SPPG yang menggunakan produk dan tenaga kerja dari luar daerah sehingga manfaat ekonominya belum optimal dirasakan masyarakat lokal.
Jika bahan pangan masih banyak didatangkan dari luar daerah, maka uang negara yang seharusnya berputar di desa justru mengalir keluar. Padahal petani lokal membutuhkan pasar yang pasti, UMKM membutuhkan pembeli yang berkelanjutan, dan masyarakat desa membutuhkan lapangan kerja.
Selain itu, perlu dipertimbangkan kembali pola sasaran program. Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas, biaya makan anak sering kali jauh melampaui nilai bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bagi anak-anak di pedalaman, desa terpencil, dan keluarga kurang mampu, program ini dapat menjadi penyelamat kebutuhan gizi harian mereka.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG lebih tepat sasaran. Daerah-daerah 3T dan kantong kemiskinan perlu menjadi prioritas utama. Di sisi lain, pengelolaan program dapat melibatkan kelompok orang tua siswa, koperasi sekolah, BUMDes, petani, dan UMKM setempat sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Evaluasi nasional terhadap pelaksanaan MBG juga memang sedang dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kemiskinan.
Harapan kita sederhana. Jangan sampai Program Makan Bergizi Gratis hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus menjadi instrumen pembangunan desa, penggerak ekonomi rakyat, sekaligus jembatan menuju Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.
Ketika beras dibeli dari petani setempat, sayur dari kebun warga, telur dari peternak lokal, dan pengelolaannya melibatkan UMKM desa, maka satu piring makanan tidak hanya mengenyangkan anak-anak sekolah. Ia juga menghidupkan ekonomi keluarga, menjaga keberlangsungan usaha kecil, dan menghadirkan harapan baru bagi masyarakat pedalaman.
Anak-anak Indonesia membutuhkan gizi yang baik. Namun desa-desa Indonesia juga membutuhkan keadilan pembangunan. Program MBG akan mencapai tujuan mulianya apabila keduanya dapat berjalan beriringan.
