DAILYSINTANG.COM, SINTANG — Ketua Pemuda Dayak Kebahan Kayan, Khairil Anwar, bersama lima kepala desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, menyambangi kediaman anggota DPR RI, Ghulam Muhammad Sharon, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pemerataan listrik dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Pertemuan tersebut menjadi upaya menyuarakan kebutuhan masyarakat di jalur Kayan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sejumlah fasilitas dasar, mulai dari jaringan listrik, jalan, jembatan, hingga jaringan komunikasi.
Lima kepala desa yang hadir dalam pertemuan itu yakni Kepala Desa Tapang Menua, Dhali; Kepala Desa Nanga Masau, Susanto Murjaya; Kepala Desa Merah Arai, Martinus; Kepala Desa Tanah Merah, Rudi Hartono; serta Kepala Desa Topan Nanga, Diranto.
Turut hadir tokoh pemuda Kayan Hulu, Noven Honorius, dan Ketua Pemuda Dayak Kebahan Kayan, Khairil Anwar.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa dan tokoh pemuda berharap aspirasi masyarakat Kayan Hulu dapat diperjuangkan melalui jalur legislatif agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap pemenuhan kebutuhan listrik dan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman.
Tujuh Desa di Jalur Kayan Disorot
Ketua Pemuda Dayak Kebahan Kayan, Khairil Anwar, mengatakan masyarakat di Kayan Hulu masih menghadapi ketertinggalan pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Ia menyoroti kondisi tujuh desa di jalur Kayan yang, menurutnya, hingga kini belum menikmati pemerataan pembangunan secara memadai.
“Bayangkan, sudah 81 tahun Indonesia merdeka, tetapi tujuh desa di jalur Kayan masih belum menikmati kemerdekaan pembangunan secara nyata. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan belum memadai, listrik belum tersedia, sementara jaringan komunikasi juga sangat terbatas,” tegas Khairil.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Padahal, masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pelayanan dasar dan menikmati hasil pembangunan.
Khairil menegaskan, masyarakat Kayan Hulu tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menginginkan pemenuhan hak dasar sebagai warga negara Indonesia.
“Kami meminta pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat Kayan Hulu. Kami juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Jangan sampai masyarakat pedalaman terus menunggu tanpa kepastian, sementara kebutuhan dasar seperti listrik, jalan, jembatan, dan jaringan komunikasi belum terpenuhi,” ujarnya.
Minta Pemerintah Hadir dengan Tindakan Nyata
Khairil juga berharap pemerintah tidak hanya menjadikan pembangunan wilayah pedalaman sebagai wacana, tetapi mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menilai akses terhadap infrastruktur dasar sangat penting agar masyarakat adat di Kayan Hulu dapat meningkatkan kualitas hidup dan memiliki kesempatan yang lebih setara dengan masyarakat di wilayah lain.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Pemerintah harus membuka mata dan melihat langsung kondisi masyarakat di pedalaman. Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya janji. Sudah saatnya pembangunan menjangkau desa-desa di jalur Kayan,” tegasnya.
Kunjungan lima kepala desa bersama tokoh pemuda tersebut menjadi salah satu langkah untuk membawa persoalan yang dihadapi masyarakat Kayan Hulu secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat pusat.
Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan kepada Ghulam Muhammad Sharon dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pihak terkait yang berwenang menangani penyediaan jaringan listrik dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Listrik Dinilai Penting bagi Pendidikan dan Ekonomi Warga
Bagi masyarakat Kayan Hulu, ketersediaan listrik bukan sekadar persoalan penerangan. Infrastruktur kelistrikan juga dinilai berperan penting dalam mendukung pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas akses informasi, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pedalaman.
Keterbatasan listrik dan jaringan komunikasi dapat menjadi hambatan bagi aktivitas belajar, pelayanan publik, pengembangan usaha masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Karena itu, pemerataan listrik di desa-desa jalur Kayan diharapkan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Sintang, khususnya bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Masyarakat berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah terukur, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di pelosok Kalimantan Barat.
Pemerataan pembangunan diharapkan dapat memastikan masyarakat Kayan Hulu memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar secara lebih layak, sekaligus memperkuat keadilan pembangunan bagi masyarakat adat di wilayah pedalaman.
