DAILYSINTANG.COM, PONTIANAK – Aktivis lingkungan yang dikenal sebagai Andreas Panglima Asap menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Pernyataan tersebut disampaikannya saat aksi Masyarakat Kalbar Menggugat yang digelar di halaman Kantor DPRD Kalimantan Barat, Kamis (27/8/2026).
Andreas menyoroti kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya kawasan perkotaan dan Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, sebagian besar wilayah yang terbakar berada di kawasan gambut yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat.
“Kami prihatin atas kebakaran hutan dan lahan yang semakin marak, terutama di wilayah perkotaan dan Kubu Raya. Itu kebanyakan gambut,” ujar Andreas dalam orasinya.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan membuang puntung rokok, terutama di kawasan lahan gambut yang mudah terbakar.
Menurut Andreas, persoalan karhutla tidak seharusnya hanya diarahkan kepada masyarakat peladang yang melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan berladang. Ia menilai perlu ada pembedaan yang jelas antara pembakaran ladang dengan kebakaran yang merembet ke kawasan hutan dan lahan lainnya.
Andreas menyinggung pengalaman sejumlah masyarakat yang pernah berhadapan dengan persoalan hukum akibat aktivitas pembukaan ladang dengan cara dibakar.
Ia menyebut pada kasus 2019, terdapat tiga kepala keluarga yang ditangkap terkait pembakaran lahan dengan luas sekitar 0,8 hektare. Menurutnya, pembakaran tersebut dilakukan untuk aktivitas perladangan dan tidak merembet ke kawasan hutan.
“Seperti yang kami sampaikan dalam orasi tadi, kita tidak pernah membakar hutan dan lahan. Yang kita bakar adalah ladang. Dan bakarnya pun tidak merembet ke hutan,” katanya.
Andreas menilai masyarakat peladang kerap menjadi pihak yang paling mudah disalahkan ketika terjadi karhutla. Karena itu, ia meminta pemerintah turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana masyarakat melakukan pembakaran ladang secara tradisional.
Ia bahkan menantang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan untuk melihat secara langsung praktik pembukaan ladang yang dilakukan masyarakat.
“Saya tantang Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan, ayo kita cek benar atau tidak. Pemerintah bisa melihat langsung turun ke lapangan bagaimana cara kami membakar ladang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andreas juga menyinggung pernyataan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang sebelumnya menyebut adanya lahan terbakar yang merupakan area perkebunan, bukan ladang masyarakat.
Menurut Andreas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu melihat akar persoalan secara menyeluruh dan tidak serta-merta menjadikan peladang sebagai pihak yang bertanggung jawab.
“Bukan peladang. Ada kebun nanas, kebun sawit. Jangan peladang dijadikan kambing hitam terus,” ujarnya.
Andreas kemudian menyerukan kepada masyarakat di Kalimantan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap api, terutama di tengah kondisi rawan karhutla.
Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak bermain dengan api secara sembarangan, namun pada saat yang sama meminta pemerintah memberikan ruang dialog dan turun langsung memahami praktik perladangan masyarakat.
Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara adil dengan membedakan antara pembakaran ladang yang dilakukan secara terkendali oleh masyarakat dengan kebakaran hutan dan lahan yang meluas serta menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
Aksi Masyarakat Kalbar Menggugat sendiri menjadi ruang bagi sejumlah masyarakat dan kelompok yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan karhutla serta kebijakan pemerintah dalam penanganannya.
