DAILYSINTANG.COM, Pontianak — Dinamika demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan elite politik semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal arah pembangunan bangsa. Semangat itulah yang terlihat dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (ASMAS) yang digelar oleh Adrianus Asia Sidot pada Sabtu, 20 Juni 2026, di Balai Pertemuan, Pontianak.
Mengusung tema “Penguatan Wewenang MPR”, kegiatan tersebut menghadirkan dialog terbuka antara anggota parlemen dengan kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pontianak. Hadir dalam forum tersebut pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Pontianak, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, mahasiswa Universitas OSO, serta mahasiswa dari berbagai kampus lainnya.
Sejak awal kegiatan, suasana diskusi berlangsung hidup. Forum tidak sekadar menjadi agenda formal serap aspirasi, melainkan berkembang menjadi ruang kritis bagi mahasiswa untuk menyampaikan kegelisahan terhadap berbagai kebijakan nasional yang saat ini menjadi perhatian publik.
Mahasiswa Kritik Program Strategis Pemerintah
Dalam sesi diskusi awal, peserta secara terbuka menyoroti sejumlah program pemerintah pusat yang dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan nasional setelah mencuat dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum memiliki arah kebijakan yang jelas. Peserta menilai program tersebut seharusnya dibangun melalui kajian akademik yang matang agar benar-benar menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat desa, bukan sekadar menjadi kebijakan populis jangka pendek.
Kritik-kritik tersebut memperlihatkan meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pengawasan terhadap kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara.
Adrianus Asia Sidot: MPR Saat Ini Seperti “Macan Ompong”
Dalam pemaparan materinya, Adrianus Asia Sidot mengajak peserta memahami perubahan besar sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi tahun 1998.
Ia menjelaskan bahwa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan yang sangat besar, termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta meminta pertanggungjawaban Presiden.
Namun setelah reformasi dan perubahan konstitusi, posisi tersebut berubah drastis.
Menurut Adrianus, saat ini MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan hanya sejajar dengan lembaga negara lainnya. Perubahan tersebut membawa dampak signifikan terhadap berkurangnya fungsi strategis MPR dalam sistem pengawasan pemerintahan.
“Secara kelembagaan MPR masih ada, tetapi kewenangan strategisnya sudah jauh berkurang. Dalam konteks tertentu, kondisi MPR sekarang dapat digambarkan seperti macan ompong,” jelas Adrianus di hadapan peserta.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa MPR saat ini belum memiliki kekuatan konstitusional yang cukup untuk melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pemerintahan apabila kebijakan yang dijalankan tidak mencapai target pembangunan nasional.
Dorongan Menghidupkan Kembali PPHN
Adrianus kemudian menyoroti persoalan besar pembangunan nasional Indonesia yang selama ini cenderung berubah mengikuti visi dan misi Presiden terpilih setiap lima tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut sering menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan karena program yang telah dirancang pemerintahan sebelumnya belum tentu dilanjutkan pemerintahan berikutnya.
Karena itulah, saat ini MPR sedang melakukan kajian serius mengenai kemungkinan menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran PPHN nantinya diharapkan mampu memastikan pembangunan Indonesia tetap berjalan dalam kerangka besar yang telah disepakati bersama, tanpa terlalu dipengaruhi dinamika politik elektoral lima tahunan.
“Pembangunan negara tidak boleh hanya bergantung pada agenda politik jangka pendek. Indonesia membutuhkan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan, mulai dari pendidikan, pembangunan desa, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, hingga daya saing global,” tegasnya.
Mahasiswa Pertanyakan Pengawasan Anggaran Negara
Dalam sesi tanya jawab, mahasiswa terlihat aktif menyampaikan pertanyaan kritis.
Dariono, mahasiswa dari IKIP PGRI Pontianak, mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap program pemerintah yang menggunakan anggaran besar, khususnya Program Makan Bergizi Gratis yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, Adrianus menegaskan bahwa lemahnya pengawasan saat ini tidak terlepas dari terbatasnya kewenangan sejumlah lembaga negara setelah perubahan sistem ketatanegaraan.
“Penguatan kelembagaan negara penting agar program-program pemerintah dapat diawasi maksimal dan anggaran negara benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” jawabnya.
Sementara itu, Mohammad Adit Setiawan dari Universitas OSO mempertanyakan kesiapan implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih sekaligus meminta pandangan terkait urgensi menghidupkan kembali PPHN.
Adrianus menekankan bahwa setiap kebijakan publik idealnya lahir dari kajian akademik mendalam agar implementasinya tepat sasaran.
Generasi Muda Harus Menjadi Pengawal Demokrasi
Menutup kegiatan tersebut, Adrianus Asia Sidot memberikan pesan khusus kepada kalangan mahasiswa agar tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika demokrasi nasional.
Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia melalui sikap kritis terhadap kebijakan publik serta keterlibatan aktif dalam mengawal arah pembangunan bangsa.
Ia menegaskan bahwa gagasan penguatan kembali peran MPR dan menghadirkan PPHN bukan upaya membawa Indonesia kembali ke sistem politik masa lalu, melainkan bagian dari upaya memperkuat mekanisme checks and balances agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.
Kegiatan ASMAS ini pun menghasilkan sejumlah aspirasi penting, mulai dari tuntutan pengawasan ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis, perlunya evaluasi mendalam terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih, dorongan penguatan kembali kewenangan MPR, hingga pentingnya menghadirkan PPHN sebagai arah pembangunan nasional jangka panjang.
Forum tersebut menjadi bukti bahwa suara generasi muda di Pontianak terus hadir sebagai bagian penting dalam menentukan masa depan demokrasi dan pembangunan Indonesia.
