DAILYSINTANG.COM, KALIMANTAN — Noven Honarius melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah pusat belum menunjukkan keberpihakan yang memadai terhadap masyarakat Kalimantan, khususnya dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Noven menilai, ketika masyarakat Kalimantan menghadapi berbagai persoalan serius, pemerintah pusat justru dinilai lebih sibuk membentuk lembaga baru dan membagi-bagi jabatan kekuasaan daripada memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Menurut Noven, apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa penyelesaian yang nyata, Presiden Prabowo seharusnya berani mengevaluasi kepemimpinannya, bahkan mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan presiden.
“Presiden Prabowo harus sadar diri. Jika tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, khususnya masyarakat Kalimantan yang sedang menghadapi berbagai persoalan, maka mundur adalah pilihan yang patut dipertimbangkan,” tegas Noven dalam pernyataannya.
Soroti Penanganan Karhutla
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Noven adalah kebakaran hutan dan lahan yang disebutnya telah melanda Kalimantan selama kurang lebih empat bulan.
Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani bencana tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, koordinasi yang kuat, serta langkah penanggulangan yang terukur untuk melindungi kesehatan, lingkungan, dan sumber penghidupan mereka.
Noven juga menyampaikan kecurigaan mengenai kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam kondisi yang dinilainya sebagai pembiaran terhadap penderitaan masyarakat Kalimantan oleh pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kecurigaan Noven yang memerlukan bukti serta penyelidikan lebih lanjut. Karena itu, ia mendorong adanya transparansi mengenai langkah penanganan karhutla, penggunaan anggaran, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan tanggung jawab para pihak terkait.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus menanggung dampak kebakaran tanpa kepastian mengenai perlindungan dan penanganannya.
Pertanyakan Prioritas Presiden
Noven turut mengkritik prioritas pemerintahan Prabowo. Ia menilai pembentukan lembaga baru dan pembagian jabatan politik seharusnya tidak mengesampingkan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Kalimantan sedang sakit parah. Masyarakat membutuhkan solusi atas karhutla, kelangkaan BBM, kesulitan ekonomi, dan berbagai persoalan pembangunan. Namun, yang menjadi perhatian justru pembentukan lembaga baru dan pembagian kekuasaan. Pemerintah harus menjelaskan di mana keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan nasional seharusnya diukur dari kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap pelayanan publik.
Bagi Noven, jabatan presiden bukan sekadar kekuasaan politik, melainkan amanah konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan wilayah dan latar belakang sosial.
Singgung Hak Asasi Manusia
Dalam pernyataannya, Noven juga menyinggung rekam jejak Prabowo yang pernah dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM pada masa lalu. Ia mengingatkan bahwa persoalan hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan tindakan represif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terhadap kehidupan dan kesejahteraan mereka.
Noven menilai bahwa ketika persoalan yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan penghidupan masyarakat tidak ditangani secara memadai, pemerintah perlu mempertanggungjawabkan kebijakan serta langkah-langkah yang telah diambil.
Namun, ia menegaskan pentingnya melihat persoalan tersebut melalui fakta, tanggung jawab hukum, dan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat.
Menurutnya, masyarakat Kalimantan berhak mendapatkan perlindungan yang setara dengan masyarakat di wilayah lain di Indonesia.
Persoalan Kalimantan Tidak Hanya Karhutla
Noven menekankan bahwa persoalan Kalimantan tidak dapat dipersempit hanya pada kebakaran hutan dan lahan. Ia menyoroti tekanan ekonomi masyarakat yang diperburuk oleh persoalan ketersediaan dan distribusi BBM.
Kelangkaan BBM, menurutnya, dapat menghambat mobilitas warga, meningkatkan biaya transportasi, menaikkan harga barang kebutuhan pokok, serta menyulitkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedalaman.
Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang menyeluruh, bukan penanganan sesaat yang hanya muncul ketika masalah menjadi perhatian publik.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait didorong untuk mengevaluasi distribusi BBM, memperkuat pengawasan, memastikan ketersediaan pasokan, serta memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di wilayah terpencil.
Noven juga meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat Kalimantan agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab persoalan yang mereka hadapi.
Peringatkan Potensi Meningkatnya Kekecewaan Rakyat
Menutup pernyataannya, Noven mengingatkan bahwa kekecewaan masyarakat dapat semakin meningkat apabila pemerintah terus mengabaikan persoalan mendasar yang mereka hadapi.
Ia meminta Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi serius terhadap arah kebijakan pemerintahan dan menunjukkan tindakan nyata dalam menangani krisis di Kalimantan.
“Jangan sampai pemerintah baru menyadari penderitaan rakyat ketika kemarahan masyarakat sudah memuncak. Rakyat membutuhkan bukti keberpihakan, bukan sekadar janji dan pembagian kekuasaan. Pemerintah harus hadir, mendengar, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Bagi Noven, masa depan kepemimpinan nasional harus ditentukan oleh komitmen terhadap konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan juga merupakan bagian penting dari Indonesia yang berhak menikmati perlindungan, keadilan, dan hasil pembangunan secara layak.
