DAILYSINTANG.COM, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan infrastruktur perkotaan di Kecamatan Pontianak Barat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2027 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (10/2/2026).
Edi menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk merespons persoalan riil yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan, mobilitas warga, hingga pengelolaan lingkungan.
Wilayah Pontianak Barat dinilai memiliki tantangan pembangunan yang cukup kompleks karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kubu Raya serta pertumbuhan kawasan perumahan yang pesat.
“ Pontianak Barat ini wilayahnya cukup unik dan kompleks. Pertumbuhan perumahan, khususnya di kawasan Nipah Kuning, sangat cepat. Dampaknya, mobilitas warga meningkat, sementara akses jalan masih terbatas,” ujarnya.
Selain pertumbuhan permukiman, Edi juga menyoroti aktivitas pelabuhan di Pontianak Barat yang memberi tekanan tersendiri terhadap lalu lintas dan lingkungan sekitar.
Tercatat, terdapat empat perusahaan bongkar muat yang beroperasi dengan volume lalu lintas mencapai sekitar 450 ribu kontainer per tahun.
“ Ini menjadi salah satu persoalan besar. Aktivitas pelabuhan memberi dampak signifikan terhadap arus lalu lintas dan tata ruang kawasan,” katanya.
Pemerintah Kota Pontianak, lanjut Edi, telah berupaya mendorong relokasi pelabuhan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Namun, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan menjadi tantangan utama dalam penataan ulang kawasan tersebut.
Terkait infrastruktur jalan, Edi menjelaskan bahwa pelebaran Jalan Komyos Soedarso telah masuk dalam perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,6 miliar pada tahun ini.
Namun, pelaksanaan fisik pelebaran jalan tersebut akan ditunda sementara karena adanya proyek strategis nasional di bidang sanitasi.
“ Di jalur Jalan Komyos akan dilakukan penanaman pipa besar untuk program SPALDT dari pemerintah pusat. Jadi pelebaran jalan kita lakukan setelah proyek tersebut selesai,” jelasnya.
Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah Terpadu (SPALDT) akan segera dimulai dengan penanaman jaringan perpipaan dari kawasan Nipah Kuning hingga Martapura.
Air limbah rumah tangga nantinya akan dialirkan menuju instalasi pengolahan yang berlokasi di kawasan eks Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi.
“ Targetnya ada sekitar 16 ribu sambungan rumah. Program ini penting agar air limbah rumah tangga tidak mencemari air tanah dan lingkungan,” ungkap Edi.
Ia menegaskan, program tersebut tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Selain Jalan Komyos, Pemerintah Kota Pontianak juga memprioritaskan penuntasan jalan paralel Jalan Husein Hamzah hingga kawasan Sungai Jawi.
Saat ini, sudah terdapat sekitar 15 titik lahan yang siap dibebaskan untuk mendukung pembangunan ruas jalan tersebut.
Pembangunan fisik jalan nantinya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sementara urusan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak.
“ Ini bentuk kolaborasi antarpemerintah. Kita di kota fokus menyiapkan lahan, sementara provinsi membangun jalannya,” kata Edi.
Edi menegaskan bahwa pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi menjadi prioritas utama untuk menunjang aktivitas warga dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
“ Kota ini kita bangun sesuai kebutuhan. Infrastruktur harus diselesaikan satu per satu, bertahap, tapi pasti,” pungkasnya.
Musrenbang Kecamatan Pontianak Barat diharapkan mampu merumuskan usulan pembangunan yang tepat sasaran dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah, sekaligus menjawab tantangan pertumbuhan wilayah yang semakin dinamis
