DAILYSINTANG.COM, SINTANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, berharap jumlah kepala keluarga (KK) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sintang ke depan semakin berkurang dan benar-benar tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Kartiyus saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Kabupaten Sintang yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada Rabu, 18 Februari 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang itu dihadiri oleh Pendamping Sosial PKH, Asisten Pendamping, Pekerja Sosial Supervisor, Administrator Pangkalan Data, Koordinator PKH, serta jajaran Dinas Sosial Kabupaten Sintang.
Dalam arahannya, Kartiyus menegaskan bahwa perbaikan dan validasi data penerima PKH merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan secara serius dan akurat. Ia menyebutkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sintang telah dibantu oleh tim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertugas di wilayah tersebut.
“tugas kita itu cukup berat yaitu mengumpulkan data PKH Kabupaten Sintang karena akan dilakukan validasi. Kalau data kita bagus, maka orang miskin akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan pasti tepat sasaran” terang Kartiyus.
Menurutnya, kualitas data menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ketepatan sasaran tidak hanya berdampak pada efektivitas program, tetapi juga pada upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.
Kartiyus juga mengingatkan seluruh peserta rapat agar menyimak arahan narasumber dengan baik dan menjadikannya sebagai bekal dalam menjalankan tugas di lapangan.
“pesan saya, semua peserta rapat bisa menyimak arahan dari narasumber sehingga menjadi modal dalam bekerja. Saya tidak mau yang menerima PKH ini banyak keluarga Kepala Desa dan tidak memenuhi syarat. Maka ke depan, penerima PKH wajib memenuhi syarat. Keluarga saya sekalipun, kalau tidak memenuhi syarat, jangan dimasukan” tegas Kartiyus.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menjaga integritas dalam penyaluran bantuan sosial agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria.
Dalam kesempatan yang sama, Kartiyus turut menyinggung program MBG yang dinilai dapat mendorong pergerakan ekonomi masyarakat desa, khususnya di sektor pertanian.
“mumpung ada program MBG, saya minta warga kampung tanam sayur, supaya kalau ada dapur MBG di kampung, mereka beli sayur dengan masyarakat sehingga ekonomi bergerak. Pemkab Sintang berharap, jumlah orang miskin semakin berkurang, dan penerima PKH juga berkurang. Saya juga berharap Bank yang menjadi penyalur PKH ini agar aktif berkoordinasi dan terus menyalurkan dana PKH ini dengan baik” pesan Kartiyus.
Ia berharap, dengan adanya perputaran ekonomi di tingkat desa, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial dapat berangsur berkurang.
Kartiyus juga memberikan perhatian khusus kepada 53 orang PPPK dari Kementerian Sosial yang bertugas di Kabupaten Sintang. Ia meminta agar mereka bekerja secara maksimal demi keberlanjutan status kepegawaian.
“saya juga minta 53 orang PPPK dari Kementerian Sosial agar bekerja baik supaya kalian bisa terus berlanjut sebagai PPPK Kementerian Sosial. Saya berharap data orang miskin ini semakin bagus dan orang yang miskin yang menerima bantuan semakin berkurang. Jangan sampai menerima bantuan seumur hidup” terang Kartiyus.
Selain itu, ia berharap Dinas Sosial dapat terbantu oleh para petugas di desa-desa dalam memperbaiki dan memperbarui data penerima manfaat. Ia juga menyoroti keterbatasan akses perbankan di sejumlah kecamatan yang menjadi tantangan dalam pencairan bantuan.
“mudah-mudahan Dinas Sosial terbantu oleh petugas-petugas yang ada di desa-desa. Harapan kita nanti ke depan supaya syarat ambil bantuak semakin dimudahkan, karena keberadaan bank ini terbatas, bahkan tidak semua kecamatan ada bank. Data yang terakhir ada 40 ribu keluarga penerima PKH” terang Kartiyus.
Dengan jumlah penerima yang mencapai sekitar 40 ribu keluarga, Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan perbaikan data dan pengawasan yang lebih ketat agar PKH benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, bukan sekadar bantuan yang diterima tanpa batas waktu.
