dailysintang.com/, PONTIANAK – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kalimantan Barat dan memunculkan sorotan publik terhadap pengawasan serta kejelasan sanksi.
Meski insiden dilaporkan berulang, langkah yang diambil sejauh ini masih sebatas penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber masalah.
Kepala Regional MBG Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengungkapkan bahwa SPPG terkait telah dihentikan sementara aktivitasnya sambil menunggu hasil investigasi dari pemerintah daerah serta arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“ SPPG-nya kita hentikan operasionalnya sampai menunggu hasil dari kabupaten dan petunjuk dari pusat,” kata Agus.
Tak hanya itu, pimpinan SPPG yang bersangkutan juga dinonaktifkan sementara guna memperlancar proses pemeriksaan.
“ Kepala SPPG-nya sementara kita rumahkan dulu sambil menunggu hasil investigasi,” ujarnya.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada sanksi lanjutan yang dijatuhkan. Lanjut, Agus menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum mengambil keputusan lebih tegas.
“ Untuk hasil laboratorium, kita masih menunggu dari BPOM,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sanksi akan diberikan apabila hasil investigasi membuktikan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program MBG.
“ Kalau terbukti ada kelalaian, tentu akan ada sanksi sesuai ketentuan,” tegas Agus.
Kasus keracunan MBG sebelumnya juga terjadi di Kabupaten Ketapang, bahkan dilaporkan terjadi lebih dari satu kali.
Insiden terbesar tercatat di Kecamatan Marau, di mana hampir 500 siswa terdampak setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Meski satuan pelayanan yang bermasalah dihentikan sementara, Agus memastikan bahwa SPPG lain di Kalimantan Barat masih tetap beroperasi.
“ Untuk SPPG yang lain tetap berjalan,” katanya.
Berulangnya kasus keracunan ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas pengawasan dan standar keamanan pangan dalam program MBG yang menyasar siswa sekolah.
Penghentian sementara operasional dinilai belum sepenuhnya menjawab tuntutan akuntabilitas, terutama ketika ratusan anak menjadi korban dan kepastian sanksi masih menunggu hasil investigasi.
