DAILYSINTANG.COM, SINTANG – Turunnya debit air Sungai Kapuas dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya membuat alur sungai semakin dangkal, tetapi juga berdampak serius terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah hulu Kabupaten Sintang. Dua kecamatan yang merasakan dampak paling berat adalah Serawai dan Ambalau.
Keterbatasan pasokan membuat harga Pertalite di tingkat pengecer melonjak hingga Rp40.000 per liter. Nominal tersebut jauh melampaui harga eceran resmi pemerintah. Kondisi ini memaksa sebagian warga bepergian ke Kota Sintang untuk memperoleh BBM, lalu membawanya kembali ke daerah asal dengan biaya tambahan yang cukup besar.
Permasalahan ini memicu perhatian DPRD Kabupaten Sintang. Pada Kamis, 19 Februari 2026, dua anggota dewan mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sintang di Jalan MT Haryono. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dorongan agar distribusi BBM ke wilayah perhuluan segera ditangani secara serius.
Dilansir dari Kalbarpost.id Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, hadir bersama Wakil Ketua Komisi A Rudy Andreas dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang. Turut mendampingi perwakilan dari SDA, Satpol PP, serta sejumlah jurnalis. Rombongan diterima oleh Sales Branch Manager Fuel Terminal Sintang, Bisma Abdillah.
Dalam pertemuan tersebut, Santosa menilai kelangkaan yang terjadi sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa hambatan seperti musim kemarau maupun persoalan transportasi semestinya dapat diatasi dengan langkah konkret dan komitmen yang kuat.
“Masalah kemarau, masalah angkutan, semuanya ada solusi, kalau ada niat. Jangan hanya memikirkan suplai di kota saja. Di kecamatan juga langka. Masyarakat Serawai dan Ambalau terpaksa membeli BBM dengan naik taksi ke Sintang karena tidak ada suplai ke wilayah mereka,” tegas Santosa.
Berdasarkan data DPRD, hingga pertengahan Februari 2026, pasokan BBM ke Serawai nyaris tidak ada. Sementara itu, Ambalau hanya menerima tiga tangki atau sekitar 24 kiloliter Pertalite untuk memenuhi kebutuhan dua kecamatan. Jumlah tersebut dinilai tidak mencukupi kebutuhan harian masyarakat, baik untuk kendaraan, transportasi sungai, maupun aktivitas usaha kecil.
Distribusi terakhir Pertalite di SPBU Ambalau tercatat pada 13 Februari 2026. Setelah itu, pasokan tidak lagi tersedia. Dampaknya langsung terasa di lapangan, di mana harga BBM melonjak tajam akibat kelangkaan barang.
“Persoalannya jelas, angkutan harus menggunakan ponton dan kondisi kemarau memperparah situasi. Kami minta dibantu soal transportir. Jangan sampai ada monopoli. SPBU yang tidak punya transportir sendiri juga harus mendapat keadilan,” ujar Rudy Andreas.
Ia menegaskan bahwa penyaluran BBM tidak boleh hanya menguntungkan pihak yang memiliki armada angkut sendiri. Dalam kondisi sulit, pengaturan distribusi harus dilakukan secara adil agar tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat.
Secara geografis, distribusi BBM di Sintang dan sekitarnya sangat bergantung pada jalur sungai. Mayoritas pasokan dikirim melalui Sungai Kapuas dari Pontianak. Namun, kemarau panjang menyebabkan permukaan air surut drastis sehingga kapal pengangkut tidak dapat melanjutkan perjalanan hingga ke Sintang.
Bisma Abdillah mengakui kondisi tersebut menjadi hambatan utama. Ia menjelaskan bahwa kapal tugboat saat ini hanya bisa mencapai Sanggau karena pendangkalan sungai.
“Kondisi sungai memang menjadi kendala utama. Kapal hanya bisa sampai Sanggau. Untuk ke Sintang tidak memungkinkan karena debit air turun,” jelasnya.
Akibat kendala itu, stok di depot Sintang menipis. Sejumlah SPBU di kota bahkan harus mengambil pasokan menggunakan mobil tangki langsung dari Pontianak, yang memerlukan waktu tempuh lebih lama dan biaya operasional lebih tinggi.
Menurut Bisma, gangguan distribusi juga terjadi di wilayah lain seperti Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sekadau. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihaknya menambah pasokan dari Pontianak dengan mengerahkan sekitar 80 mobil tangki menuju wilayah hulu.
“Kami sudah mencari berbagai alternatif, termasuk bongkar muat dari kapal ke mobil tangki. Pasokan dari Pontianak juga kami tambah,” katanya.
Menanggapi desakan DPRD, ia memastikan pengiriman BBM ke Serawai dan Ambalau akan segera dilakukan. Rencana pasokan sebesar 16 kiloliter Pertalite dari Pontianak dengan estimasi perjalanan sekitar dua hari.
“Kami upayakan segera kirim BBM, khususnya Pertalite, untuk Serawai dan Ambalau. Ini jadi prioritas,” ujarnya.
Meski ada upaya penambahan distribusi, tantangan di lapangan tetap besar. Keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan pada jalur sungai membuat distribusi sangat rentan terhadap perubahan kondisi alam. Di sisi lain, kebutuhan BBM masyarakat cukup tinggi untuk menunjang transportasi, pembangkit listrik, hingga kegiatan pertanian dan perkebunan.
Santosa mengingatkan bahwa warga di wilayah perhuluan memiliki hak yang sama atas ketersediaan energi. Ia juga menyinggung potensi keresahan sosial jika persoalan ini tidak segera ditangani.
“Kami tidak bisa menahan lagi masyarakat kalau mereka datang langsung ke Pertamina menuntut haknya. Di perhuluan juga masyarakat kita. Mereka harus dilayani,” katanya.
Bisma menegaskan bahwa pihaknya tidak mengesampingkan kebutuhan kecamatan, namun kota sebagai pusat aktivitas ekonomi juga membutuhkan pasokan stabil.
“Kami tidak mungkin mengabaikan kota sebagai pusat perekonomian. Tetapi suplai ke kecamatan tetap kami upayakan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Kondisi ini menjadi cerminan rapuhnya sistem distribusi ketika terlalu bergantung pada satu jalur utama. DPRD Kabupaten Sintang menyatakan akan terus memantau realisasi pengiriman agar pasokan benar-benar sampai ke masyarakat dan harga kembali normal.
Sumber : Kalbarpost.id
