DAILYSINTANG.COM, SANGGAU – Dalam rentang Kunjungan Kerja Reses Perorangan Anggota DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung pada 1–9 Maret 2026, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adrianus Asia Sidot, menjalankan agenda yang tidak sekadar seremonial. Ia turun langsung menyusuri berbagai wilayah di daerah pemilihannya, Kalimantan Barat II, untuk menangkap denyut persoalan masyarakat dari lapisan paling dasar.
Perjalanan reses ini menjadi potret pendekatan yang lebih mendalam: bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi juga merangkai pemahaman utuh atas persoalan struktural yang dihadapi masyarakat—mulai dari konflik tanah adat, tekanan sektor kehutanan, hingga tantangan pertanian di wilayah gambut.
Menyerap Suara dari Akar: Adat, Petani, dan Masyarakat Sipil
Di Kabupaten Sanggau, salah satu titik penting reses berlangsung di Rumah Adat Roming Borugo’k, Desa Bunut, Kecamatan Kapuas. Di tempat ini, Adrianus menggelar dialog terbuka bersama para tetua adat, perwakilan kelompok tani, serta sejumlah ketua LSM yang selama ini fokus pada isu wilayah adat dan perlindungan masyarakat adat.
Pertemuan tersebut berkembang menjadi ruang refleksi bersama. Para tetua adat menyuarakan kegelisahan atas semakin menyempitnya ruang hidup masyarakat adat, sementara kelompok tani mengungkap tekanan ekonomi akibat produktivitas lahan yang terus menurun. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap wilayah adat yang kerap berbenturan dengan kepentingan investasi.
Isu yang paling mengemuka adalah maraknya pemasangan plang oleh Satgas PKH di sejumlah wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan, namun bagi masyarakat setempat merupakan tanah adat yang telah diwariskan turun-temurun.
Dari Lapangan ke Meja Diskusi Intelektual
Tidak berhenti di tingkat akar rumput, Adrianus juga melanjutkan rangkaian resesnya dengan berdiskusi bersama para cendekiawan Dayak di Pontianak. Forum ini menjadi ruang penting untuk menguji berbagai temuan lapangan dengan perspektif akademik dan kultural.
Diskusi tersebut menggali lebih dalam persoalan mendasar yang tengah dihadapi Kalimantan Barat: tarik-menarik antara kebijakan kehutanan nasional dengan realitas sosial masyarakat adat, ketimpangan penguasaan lahan, serta arah pembangunan pertanian yang belum sepenuhnya berpihak pada kondisi ekologis lokal.
Para cendekiawan Dayak menekankan bahwa pendekatan kebijakan yang seragam sering kali mengabaikan kompleksitas sosial dan historis masyarakat adat. Mereka mendorong adanya formulasi kebijakan yang lebih kontekstual, berbasis pada kearifan lokal, serta pengakuan yang jelas terhadap wilayah adat.
Kompleksitas Persoalan: Dari Hutan hingga Lahan Gambut
Dalam berbagai pertemuan, Adrianus menemukan benang merah persoalan yang saling berkaitan. Konflik lahan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kebijakan kehutanan, ekspansi perkebunan, hingga minimnya pengakuan hukum terhadap wilayah adat.
Di sektor pertanian, tantangan lain muncul dari kondisi geografis Kalimantan Barat yang didominasi lahan gambut dan rawa. Tanah dengan tingkat keasaman tinggi serta sistem irigasi yang belum memadai membuat produktivitas pertanian masyarakat jauh dari optimal.
Situasi ini menempatkan masyarakat adat dan petani dalam posisi yang rentan: di satu sisi menghadapi tekanan struktural dari kebijakan dan investasi, di sisi lain harus bertahan dengan keterbatasan sumber daya dan dukungan teknis.
Komitmen Mengawal Aspirasi ke Tingkat Nasional
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, dan pangan, Adrianus menegaskan bahwa seluruh rangkaian reses ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari proses merumuskan kebijakan yang lebih berpihak.
Ia menyatakan bahwa isu pemasangan plang di tanah adat, pengakuan hutan adat, konflik lahan, hingga penguatan sektor pertanian akan menjadi fokus dalam fungsi pengawasan terhadap kementerian terkait.
“Masukan dari masyarakat adat, petani, dan para cendekiawan ini sangat penting. Ini bukan hanya soal daerah, tetapi menyangkut arah kebijakan nasional. Kita ingin memastikan bahwa negara hadir tidak hanya dalam regulasi, tetapi juga dalam keadilan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menjembatani Realitas dan Kebijakan
Rangkaian reses ini pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting: adanya jarak antara kebijakan di tingkat pusat dengan realitas di lapangan. Melalui pendekatan yang menyeluruh—dari dialog dengan masyarakat adat hingga diskusi intelektual—Adrianus berupaya menjembatani kesenjangan tersebut.
Dr. Adrianus Asia Sidot, M.Si., Politisi Partai GOLKAR ini, berharap hasil dari reses ini tidak berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret, adaptif, dan berkeadilan.
Di tengah dinamika pembangunan dan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat, suara dari Kalimantan Barat kembali mengingatkan bahwa keberlanjutan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang menghormati sejarah, menjaga identitas, dan melindungi mereka yang sejak lama hidup selaras dengan alam.
